Terus Turun Tiap Tahun, Dyah Roro Pertanyakan Lifting Migas Jauh dari Target

29-05-2024 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Plt. Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2024). Foto: Oji/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VII DPR RI mempertanyakan produksi lifting Minyak dan Gas (Migas) yang hingga saat ini masih jauh dari target yang ditetapkan, sebesar 1 juta barel per hari (bph). Bahkan tren dari tahun ke tahun, lifting migas tersebut cenderung menurun.

 

“Jadi kalau kita melihat dari tahun ke tahun memang trennya menurun-menurun terus. Sedangkan kita punya target besar gitu, 1 juta barel (per hari) itu kan tidak angka yang kecil gitu ya. Nah maka saya tadi tawarkan kepada kementerian, kalau memang target ini tidak realistis, kita harus evaluasi target tersebut,” ujar anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti kepada Parlementaria di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Plt. Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

 

Meski demikian, Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini kembali mempertanyakan kembali sikap optimistis dari Kementerian ESDM terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya tersebut. Sebagai Anggota DPR yang berada di Komisi VII bermitra dengan Kementerian ESDM, pihaknya bersedia untuk duduk bersama mendiskusikan hal tersebut dan memberikan masukan terkait realitas dari target yang ditetapkan pemerintah.

 

“Nah, apakah Kementerian ESDM masih optimistis bisa mencapai target tersebut. Meskipun kami menilai, target tersebut sangat tidak realistis. Intinya tidak realistis,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

 

Di balik itu semua, Dyah Roro melihat ada hikmah dari ketertinggalan lifting minyak dari target yang telah ditetapkan tersebut. Pasalnya, sebagai advokat bagi lingkungan, ia menilai saat ini sudah saatnya masyarakat memiliki hak untuk menikmati atau mendapatkan udara bersih, terhadap lingkungan yang bersih. Sementara lifting minyak saat ini masih menggunakan energi fosil yang notabene belum ramah lingkungan.

 

Pihaknya berharap ke depan bisa selalu menekankan untuk selalu mengupayakan energi-energi yang lebih ramah lingkungan. Kita melihat tren lifting minyak turun, mungkin waktunya kita mengamplifikasi strategi untuk kemudian melakukan transisi energi.

 

Politisi dari daerah pemilihan Jawa Timur X ini mengakui bahwa saat ini pemerintah sudah mulai menggunakan energi ramah lingkungan, baik melalui kendaraan listrik dan sebagainya. Namun, menurutnya, yang lebih penting dari itu dan menjadi pondasi utama untuk transisi energi ke yang lebih baik adalah lewat kebijakan.

 

“Pondasi utama untuk transisi ke energi bersih menurut saya lewat kebijakan, lewat regulasi, yakni dengan menciptakan RUU Energi Baru dan Energy Terbarukan. Karena dengan terciptanya undang-undang ini, sebetulnya bisa membuka peluang agar Indonesia itu bisa mendiversifikasi energi portfolio mereka, yang tadinya mayoritas batu bara ke energi bersih. Ini sekaligus bisa membuka peluang investasi baru,”paparnya. (ayu/rdn)

BERITA TERKAIT
Revisi UU Kepariwisataan Harus Adaptif Terhadap Tantangan Global
04-02-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini, menyoroti Revisi Undang-Undang Kepariwisataan yang tengah dibahas. Ia menekankan pentingnya...
Komisi VII Kembali Bahas UU Kepariwisataan dengan Pemerintah
04-02-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VII DPR RI kembali membahas rancangan undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009...
Komisi VII Desak Kemenperin Tingkatkan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah
03-02-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka...
Impor AS Diperketat, Kemenperin Perlu Siapkan Insentif Relokasi Industri China
01-02-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam mengantisipasi dampak...